Perlihatkan publikasi sederhana
dc.contributor.author | Anom Dwi Prakoso | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T03:47:06Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T03:47:06Z | |
dc.date.copyright | ||
dc.date.issued | 2022-08-04 | |
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.isbn | ||
dc.identifier.issn | ||
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/uc?export=view&id=1O4mGtmt3QIHjNIExpTVjEii9HYFc9cHi | |
dc.description.abstract | Komunikasi kebijakan publik oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 menjadi perhatian besar bagi masyakat Indonesia. Tata kelola komunikasi kebijakan publik dan kordinasi antar lembaga negara yang kurang baik merupakan salah satu akar masalahnya. Sebagai akibatnya yaitu timbulnya kesan negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh (1) Sikap meremehkan Covid-19 dari kalangan pejabat pemerintah, (2) Lemahnya kepemimpinan pada saat wabah, (3) Kurang baiknya komunikasi publik dan (4) Kurang baiknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah dianggap sembrono, tidak siap dan kurang serius dalam menangani Covid-19. Hal ini dikarenakan respon lambat pemerintah pusat di awal pandemi, birokrasi yang berbelit, dan sistem satu komando yang kurang baik. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem tata kelola komunikasi kebijakan, serta pedoman manajemen komunikasi pemerintahan, dan optimalisasi peran Kominfo dalam edukasi dan sosialisasi. | |
dc.format | Text | |
dc.language | Indonesia | |
dc.publisher | Universitas Medika Suherman | |
dc.title | Pemerintah Perlu Memperbaiki Tata Kelola Komunikasi Kebijakan Publik Pada Saat Wabah Penyakit Menular | |
dc.type | Policy Brief |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |